Setelah kemarin membahas tentang Definisi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan publik, sekarang kita akan lanjut membahas tentang Pentingnya Masalah kebijakan Publik.
Secara ideal, lahirnya kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat (publik) di suatu wilayah. Karena kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, maka sepatutnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Konsekwensinya, masalah dan alternatif solusi permasalahan itu juga diharapkan berasal dari publik, bukan sekedar cetusan pikiran atau bahkan imajinasi dari pejabat pembuat kebijakan.
Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam penyusunan kebijakan, karena warga masyarakatlah yang paling memahami dan merasakan langsung kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Dengan bersandar pada kondisi riil di masyarakat, kebijakan yang dibuat juga akan diterima oleh masyarakat secara wajar, sekaligus memiliki daya berlaku efektif.
Salah satu bentuk kebijakan publik di daerah adalah peraturan daerah (perda). Perda ini mengikat seluruh pihak yang berada di wilayah yurisdiksi suatu daerah. Daerah itu bisa berupa propinsi ataupun kabupaten/kota. Meski secara ideal, peraturan daerah sepatutnya melibatkan masyarakat, namun kenyataannya jauh berbeda. Selama ini, penyusunan perda lebih dianggap urusan pembuat kebijakan semata (pemerintah daerah dan DPRD). Hampir tak ada peran masyarakat dalam proses itu. Masyarakat hanya menjadi pihak yang terkena dampak langsung dari penerapan perda itu, tanpa mengetahui apa dan bagaimana perda itu disusun dan disahkan. Semua proses berlangsung tertutup dan hanya menjadi urusan eksekutif dan legislatif daerah saja. Sementara warga tak diperhitungkan, selain karena dipinggirkan oleh kedua pihak ini, juga karena masyarakat tidak paham bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat.
Harus diakui, sebagian besar masyarakat memang belum memahami hak-haknya, terutama dalam kebijakan publik, karena berpuluh tahun mereka dipinggirkan dalam pembuatan keputusan-keputusan public.
Permasalahan Kebijakan Publik
Masalah publik antara lain:
Masalah reformasi
Dalam kasus Indonesia, tantangan awal muncul dari persoalan bagaimana menyelesaikan pertentangan antara kekuatan-kekuatan reformis dan kekuatan-kekuatan yang pro status quo. Tantangan berikutnya yang menghadang adalah bagaimana mengendalikan euforia yang timbul akibat lumpuhnya mekanisme pengendalian sosial dalam masa transisi yang anomik yang menganiaya eksistensi publik. Tantangan ketiga, adalah bagaimana mengkristalkan gerakan reformasi ke dalam sebuah sistem politik yang demokratik dan santun dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan perlindungan optimal bagi seluruh warga negara.
Masalah ekonomi
Krisis ekonomi yang bertransformasi menjadi krisis multi-dimensi dan berkepanjangan, mempunyai dampak yang luas dan intens bagi ketahanan hidup, baik bagi warga negara secara individual maupun bagi negara secara institusional. Kompleksitas persoalan yang bermula dari krisis ekonomi, tidak dapat hanya dikonseptualisasi secara ekonomis semata. membahas masalah tersebut berarti memfokuskan diri pada bagaimana perilaku individu dan institusi-institusi ekonomi bertali-temali dengan, dan bahkan ditentukan oleh institusi-institusi sosial lainnya. Belajar dari pengalaman dan kearifan masa lalu, ternyata jelas, bahwa transaksi-transaksi ekonomi berlangsung di atas relasi-relasi sosial yang ada. Hal ini berlaku, baik di masyarakat tradisional maupun di masyarakat modern. Absennya pemahaman demikian mengenai masalah ekonomi, menyebabkan tiadanya inspirasi khususnya bagi para pejabaat negara untuk membangun ekonomi publik dengan modal tanpa menghancurkan tatanan sosial dan kultural yang dimiliki bangsa ini.
Masalah religiusitas
Secara sosiologis agama dipahami tidak saja sebagai sebuah sistem kepercayaan yang berkaitan dengan proses transendensi pengalaman manusia, namun juga sebuah institusi yang mewadahi interaksi sosial, baik antar pemeluk agama yang sama maupun antar individu yang memeluk agama berbeda. Dengan demikian, persoalan-persoalan keberagamaan, meskipun bermula dari sumber yang pribadi, namun dalam ekspresinya tidak saja mempunyai dampak bagi orang secara individual, tetapi juga mempunyai dampak secara publik.
Masalah kepatuhan sosial
Jalan raya adalah cermin kepatuhan sosial sebuah bangsa, demikian kata-kata bijak yang sering terungkap dari mereka yang menyukai perjalanan. Dengan menganalisis perilaku pengendara di jalan raya seseorang dapat mempelajari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat penggunanya, bukan saja yang menyangkut aspek ketaatan dan tingkat disiplin, tingkat kesantunan dan penghargaan terhadap orang lain, tetapi juga tingkat kemampuan penegak hukum untuk menindak para pelaku pelanggaran. Perilaku berkendaraan di jalan raya, jelas merupakan tindakan publik yang menuntut tingkat kedewasaan tertentu. Tindakan indisipliner seorang pengemudi, tidak saja dapat berakibat fatal bagi dirinya, tetapi juga dapat membahayakan hidup orang lain. Kenyataan bahwa tata tertib berlalulintas di kota-kota besarIndonesia sangat memprihatinkan serta tingginya tingkat kecelakaan lalulitas setiap tahun, merupakan indikasi dan sekaligus undangan untuk memahami dan mengkaji masalah tersebut secara seksama. Pertanyaannya, bagaimana kepatuhan sosial semacam itu dapat dipahami secara teoritik?
