Setelah kemarin kita membahas tentang Pengertian Moralitas dalam Kelembagaan, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang menyebabkan dekadensi moralitas.
Dekadensi moral (General decline in the moral values) dapat diartikan sebagai Perilaku materialistis dan konsumerisme mendorong kepada lack of accountability. Sikap moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk bisa menurun, sehingga pegawai mencari penghasilan dari cara yang tidak seharusnya.
Faktor yang mempengaruhi dekadensi moral antara lain:
- Persentase melek huruf rendah (Law literacy percentage). Masyarakat yang demikian biasanya kurang peduli, mungkin karena kurang mengertinya terhadap hak dan kewajiban serta masalah-masalah sosial. Sebaliknya mereka toleransi tinggi terhadap tidak-tanduk negatif seperti korupsi, nepotisme, sogok menyogok dan sejenisnya.
- Gaji yang rendah (Poor standard of living). Pegawai dengan gaji kurang, cenderung mencari tambahan. Usaha demikian dianggap normal-normal saja baik di luar maupun di dalam jam kerja. Bahkan sampai “membisniskan” pekerjaan dinasnya, dengan menerima suap dan bentuk-bentuk KKN lainnya.
- Manajemen “semau gue” (A policy of live and let live). Cara hidup seperti ini memudahkan orang melanggar peraturan. Akhirnya dalam mencari keuntungan dilakukan dengan mengabaikan kepentingan nasional, yang penting “bisa hidup”.
- Hambatan moral (Cultural factors). Pejabat mementingkan pelayanan kepada keluarga/kerabat sendiri. Ini mendorong tumbuh suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski sudah cukup berada, mereka masih melakukan perbuatan tak terpuji, itu karena takut nanti menjadi “tidak kecukupan”. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah “membudaya”.
- Konflik hubungan kelembagaan (Conflict in perspective and inadequate institutional linkage). Dengan tingginya kekakuan birokrasi di sektor publik, sedikit-sedikit rahasia, sedikit-sedikit rahasia, mengakibatkan sulitnya melakukan reviuw program sektor publik dan sukarnya menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Informasi tentang target dan realisasi kinerja biasanya tidak tersedia, karena sengaja disembunyikan dengan dalih ” itu rahasia”.
- Rendahnya kualitas SDM (Quality of officers). Kualitas pegawai mencakup dua permasalahan, pertama besarnya anggaran untuk membiayai program karena memerlukan banyak pegawai. Sayangnya kualitas mereka relatif rendah, sehingga hanya padat orang, bukan padat karya.
