Kali ini saya akan berbagi tentang sejarah pemerintahan, khususnya sejarah pemerintahan Indonesia. Utamanya bagi sahabat yang kuliah di sospol. Hahai. Semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian.
Sejarah Pemerintahan
Seperti diketahui, pemerintahan adalah proses pelayanan publik dan pelayanan civil kepada masyarakat dan setiap individu manusia. Dua-duanya adalah monopoli pemerintahan dan diatur secara nasional (makro, lihat bab 31 tentang Demografi pemerintahan). Oleh sebab itu walaupun pemerintahan itu berlangsung dalam hubungan pemerintahan (hubungan timbal balik antara pemerintah dengan yang diperintah), namun mengingat posisi pemerintah sebagai pemegang kewenangan, dalam hubungan itu kehendak dan tindakan pemerintah jauhlah yang dominan. Dari tindakan pemerintah timbullah peristiwa-peristiwa pemerintah yang dapat menjadi sasaran kajian sejarah. Dengan demikian, pemerintah yaitu semua lembaga yang terlibat dalam proses dan siklus pelayanan publik dan pelayanan civil, adalah aktor sejarah, dan segenap output dan outcome pemerintahan, produk perundung-undangan, dokumen, arsif, ritual dan tradisi (budaya, perilaku) pemerintahan, peninggalan, pemerintahan, baik yang berbentuk tulisan, tuturan, maupun lambang, dan isyarat, yang terjadi di masa lampau, adalah sumber-sumber sejarah pemerintahan. Badan-badan seperti museum, arsif nasional, BPS, perpustakaan, biro informasi, informan, responden, dan sebagainya, merupakan situs (site) sumber sejarah pemerintahan. Artifak yang dianggap rahasia harus terus terpelihara serta diamankan, dan setelah batas waktu tertentu tercapai, dibuka untuk umum (dipublikasikan). Sejarah Pemerintahan & Sejarah Pemerintahan Indonesia
Dalam bertindak, pemerintah menggunakan berbagai cara dan alat, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, formal maupun informal. Secara resmi dan formal pemerintah menggunakan hukum (negara hukum, penegakan hukum) positif dan politik (demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara, stabilitas, dan sebagainya) sebagai lambang. Tetapi sesungguhnya di belakang itu ada kepentingan politik, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan. SARA maupun kepentingan politik, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu sebagian, kalau tidak sebagian besar artifak (artifact) pemerintahan yang dianggap dapat merugikan kepentingan pemegang kekuasaan jika diketahui umum, tidak terbuka untuk penelitian ilmiah, dan tersembunyi di balik label rahasia negara, dipalsukan, digelapkan, atau dimusnahkan. Di satu sisi rekonstruksi masa lampau sukar dilakukan atau kalaupun dapat dilakukan hasilnya tidah utuh, karena banyak missing links dan kebohongan, sementara disisi lain KKN tak bisa terungkap karena ‘tidak cukup bukti’, dan kejahatan pejabat negara pun terus berlangsung. Sementara itu kontrol sosial tidak berdaya. Kesimpulannya ialah, dalam arti metodologik nyaris mustahil menemukan suatu sejarah pemerintahan.
Penemuan sejarah pemerintahan saja nyaris mustahil, konon pula pendefinsiannya! Andaikan pun ada, konstruksi definisinya harus mempedomani konstruksi definisi cabang-cabang ilmu sejarah yang ada. Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo (1985, Bagian kedua, khususnya 154 sts), menjelaskan hal itu. Di sana ada definisi (walaupun lebih operasional ketimbang konseptual) berbagai cabang sejarah, seperti sejarah masyarakat, sejarah perusahaan, dan sebagainya. Sejarah masyarakat, misalnya didefinisikan sebagai
Studi tentang struktur dan proses tindakan serta tindakan timbal-balik manusia sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio-kultural dalam masa lampau yang tercatat.
Sejarah perusahaan (bussines history) bertolak dari anggapan dasar bahwa dalam berusaha orang suka mencari dan menggunakan kebebasan mengambil keputusan. Dalam hubungan itu, sejarah perusahaan didefinisikan sebagai
(Studi) yang mencakup semua aktivitas para pengusaha di masa lampau, sebagai disiplin ilmu, seperti yang dikembangkan oleh kaum sejarawan, mempunyai sifat-sifat yang khusus. Sekarang terutama menyangkut hal-hal yang berupa catatan-catatan keputusan orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dari produksi barang dan jasa.
Berdasarkan kedua cabang sejarah itu, definisi sejarah pemerintahan buat sementara dan tentative dapat dikonstruksi. Sejarah pemerintahan didefinisikan sebagai kajian tentang struktur, proses dan siklus upaya menggali dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa pemerintahan yang terjadi sebagai akibat (dampak, konsekuensi) suatu kebijakan, keputusan (ketetapan) atau tindakan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik dan pelayanan civil di masa lampau melalui penelaahan kritik (critical) sebagai bahan pembelajaran pemerintahan ke depan.
Sejarah Pemerintahan Indonesia
Sejarah pemerintahan Indonesia merupakan bagian integral sejarah Indonesia. Berbagai buku tentang sejarah pemerintahan bukan ilmu pemerintahan telah banyak dipublikasikan. Beberapa diantaranya tercantum di daftar pustaka bab ini. Sudah barang tentu sejarah dengan ‘sejarah’ berbeda. Sejarah dalam hubungan itu adalah sejarha yang ditelaah dan ditulis menurut metodologi sejarah, sedangkan ‘sejarah’ adalah cerita tentang suatu isu atau topik pemerintahan yang ditulis tanpa menggunakan kaidah penulisan sejarah.
Metodologi Sejarah Pemerintahan
Sumber utama sejarah pemerintahan adalah studi kasus, biografi (mantan) pejabat pemerintahan, monografi, dan yurisprudensi di samping arsif, dokumen, piagam, prasasti, bahkan surat kaleng, karikatur, bahasa cacing dan sebangsanya. Pengujiaan keabsahan dokumen, pembuktian kejadian, dalam hal-hal yang bersifat rahasia, dapat dilakukan secara tidak langsung, dan dengan menggunakan akal sehat. Misalnya logika ‘tiada asap tanpa api’, ‘tiada akibat tanpa sebab’, ‘ex nihilo, nihil est’. Sejarah Pemerintahan & Sejarah Pemerintahan Indonesia
Kegunaan Sejarah Pemerintahan
Sejarah pemerintahan berguna sebagai:
- Alat untuk menghadirkan kembali masa lampau, kini dan disini
- Alat untuk melestarikan warisan dan peninggalan sejarah pemerintahan
- Bukti terjadinya berbagai peristiwa pemerintahan
- Bahan pembelajaran utama; belajar dari sejarah
- Cermin; bahan evaluasi sejarah dan pelaku sejarah (track record, jasa(?)
- Alat komunikasi dan informasi antarsejarah
- Laporan dan pertanggungjawaban antargenerasi
- Karya seni
- Warisan
- Bahan prediksi dan antisipasi masa depan
Pokok Bahasan Sejarah Pemerintahan
- Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Prinsip Tata Pemerintah yang Ideal & Upaya Mewujudkannya
Pada dasarnya semua isu dan topik pemerintahan mempunyai sisi kesejarahan. Lebih-lebih jika sejarah dianggap sebagai metodologi setiap masalah dapat dipelajari dari sudut sejarah. Beberapa pokok bahasan sejarah pemerintahan yang aktual dewasa ini sebagai berikut;
- Sejarah derah atau kota, menyangkut penelusuran hari jadi suatu daerah dan identifikasi visi dan misi pemerintahan
- Kasus pemerintahan, suatu peristiwa pemerintahan terbatas, utuh dan bermakna, yang terjadi di masa lampau namun masih berdampak sampai sekarang
- Peristiwa atau kasus di bidang lain di luar pemerintahan, namun yang berpengaruh terhadap pemerintahan, yang terjadi di masa lampau
- Aspek kesejarahan suatu kebijakan atau keputusan pemerintahan, nilai-nilai sejarah apa yang hendak digunakan di masa depan
- Evaluasi berdasarkan sejarah terhadap kasus masa kini
DAFTAR PUSTAKA
Chobib Soleh dan Bambang Trisantono (peny) 2001. PamongPraja dalam Perspektif Sejarah. Penc. Dan Distrib. Citra Utama, Depok.
Frederick, William H. dan Soeri Soeroto (peny). 1991. Pemahaman Sejarah Indonesia. LP3ES, Jakarta.
Garraghan, S.J. Gillbert. J. Delanglez S.J. Jean (ed.). 1957. A Guide to Historical Method. Fordham Univ. Press, New York.
Gosttschalk, Louis, Nugroho Notosutanto. 1975. Mengerti Sejarah Metode Sejarah. Yayasan Penerbit Univ. Indonesia, Jakarta.
Irawan Soejito. 1977. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yayasan Penerbit Univ. Indonesia. Jakarta.
Juniarto. 1966. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yayasan Badan Penerbt Gadjah Mada. Jogjakarta.
Katili, J.A. 1953. Ichtisar 3.000.000.000 Tahun Sejarah Bumi (Beberapa Episode dari Biografi Bumi). Pustaka Rakyat. Jakarta.
Kuntowijoyo. 1994. Metodologi Sejarah. Tiara Wacana. Yogyakarta. Sejarah Pemerintahan & Sejarah Pemerintahan Indonesia
